Legislator Minta Percepat Pembangunan di IKN: Gedung Kementerian dan DPR Belum Ada

13-09-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Mentari/nr

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengharapkan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar sesegera mungkin menuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di IKN. Terlebih, Presiden telah merencanakan Upacara Hari Kemerdekaan akan digelar 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara mendatang.

 

“Kami sudah melakukan kunjungan kerja ke IKN, Panja (Komisi II) untuk melihat secara nyata bagaimana kondisi objektif infrastruktur yang sedang dibangun itu. Memang ada beberapa hal yang sudah disiapkan dalam proses pembangunan itu. Namun saya lihat berkaitan dengan kantor kementerian agaknya belum dilakukan pembangunannya,” ujar Guspardi saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

 

“Termasuk kantor DPR pun kami dipandu oleh tim kami yang ada di sana menjelaskan bahwa lokasi Gedung DPR yang sifatnya masih belum tersentuh oleh pembangunan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita harapkan kalau memang ada obsesi daripada Bapak Presiden untuk melakukan acara peringatan ulang tahun (kemerdekaan) di tanggal 17 Agustus 2024 tentu kita harapkan percepatan pembangunan ini segera dilakukan,” sambungnya.

 

Terkait hal itu, Politisi Fraksi PAN ini mendorong kembali Otorita IKN agar segera mempercepat proses pembangunan infrastruktur. “Nah sekarang ini memang proses pembangunan itu sedang dilakukan percepatannya, di mana pelaksanaannya dilakukan 24 jam (yang) dilakukan 2 shift atau 3 shift. Dan ketika kami di situ (IKN) memang sedang berlangsung pembangunan itu dilakukan oleh pihak orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan proses dari pembangunan itu dari berbagai sektor,” tegasnya. (pun/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...